BATANG, Lingkarjateng.id – Mengelola laut dan perikanan tidaklah mudah, mengingat laut Indonesia sangat luas dan berada di antara puluhan ribu pulau serta garis pantai terpanjang kedua di dunia.
Banyak permasalahan yang dihadapi nelayan dan kompleksitas dalam pembangunan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, tentu harus menjadi perhatian serius Pemerintah beserta stakeholder di bawahnya sebagai pemangku kebijakan. Hal ini di ungkapkan Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 13 asal Kabupaten Batang, Nur Haji Slamet Urip.
“Tujuan kebijakan tersebut memang harus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan devisa dari sektor kelautan dan perikanan,” ujar Mbah Urip sapaan karib Caleg PKB ini.
Dapat Restu Gus Yusuf, Mbah Urip Mantap Maju Pileg 2024 DPRD Jateng
Nelayan kecil di Tanah Air, lanjut Mbah Urip, hingga kini masih tertinggal dan semakin terdesak oleh sejumlah isu dan persoalan, yang menyebabkan mereka sulit mempertahankan sumber penghidupannya. Untuk itu, Pemerintah harus berupaya melakukan langkah-langkah penguatan terhadap nelayan kecil.
“Nelayan semestinya sejahtera dan makmur, mengingat mereka tidak melakukan upaya untuk membibitkan ikan dan memelihara perkembangan ikan, seperti petani melakukan upaya terhadap penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan proses pascapanen. Nelayan hanya tinggal menangkap ikan dan menjualnya. Namun demikian, kenyataannya nelayan kita merupakan lapisan masyarakat paling miskin dalam lapisan masyarakat Indonesia,” sambung Mbah Urip.
Ia mengatakan, data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tercatat bahwa, jumlah nelayan di Indonesia hingga akhir tahun 2022 sebanyak 1,27 juta orang. Jumlah itu berkurang 5,22% dibandingkan setahun sebelumnya yakni sebanyak 1,34 juta orang. Sedangkan di Jawa Tengah sendiri jumlah nelayan tercatat sebanyak 114.229 orang.
“Untuk itu, perhatian terhadap nelayan kecil perlu menjadi keutamaan. Sebab, sebanyak 96 persen dari pelaku usaha perikanan tangkap merupakan skala kecil,” tuturnya.
Ia menyebutkan, beberapa persoalan yang membuat nelayan terdesak antara lain, pertambangan dan reklamasi yang mencemari laut, merenggut ruang hidup dan mata pencarian nelayan. Selain itu, akses nelayan juga sangat minim terhadap sarana produksi, ataupun jaminan sosial. Contohnya, sentra-sentra nelayan kecil masih kesulitan akses bahan bakar minyak.
”Perlu ada solusi konkret dan komprehensif dari pemerintah dalam rangka perlindungan dan menunjukkan keberpihakan negara terhadap nelayan kecil, serta memperkuat kolaborasi program untuk perlindungan nelayan,” terangnya.
Untuk itu dirinya berjanji akan memperjuangkan para nelayan kecil sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar nasib para nelayan kecil bisa sejahtera. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)